Peran Negara dalam Menangani Kasus Korupsi


Abstrak

Saat ini nilai-nilai Pancasila tidak lagi memiliki keselarasan dengan tingkah laku sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, korupsi pun terjadi dimana-mana termasuk elite politik yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas. Oleh karena itu, tulisan ini membahas dan mengkaji tentang peran negara dalam menangani kasus korupsi agar pembaca mengetahui peran negara yang ideal. Penulis menggunakan studi literatur dan wawancara. Secara garis bear, peran negara tersebut terdapat dua yaitu strategi penindakan dan pencegahan. Peran negara ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kata Kunci : eksekutif, korupsi, legislatif, peran negara, undang-undang, dan yudikatif

Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki hakikat sebagai negara persatuan, integralistik, kebangsaan yang berketuhanan, berkeadaban, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Secara teori, Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dapat menjadi negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Namun, saat ini korupsi benar-benar menjadi tindakan mengakar yang mampu menghancurkan Indonesia dari dalam. Korupsi juga telah melibatkan hampir semua orang dari berbagai kalangan dan status sosial masyarakat. Negara memegang peran penting dalam menangani dan mencegah tindak pidana korupsi. Peran tersebut dilaksanakan agar terwujud Indonesia yang sukses, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas peran negara dalam menangani kasus korupsi.

Peran negara dalam menangani korupsi dapat ditinjau dari dua strategi, yaitu strategi penindakan dan pencegahan. Pelaksanaan strategi pencegahan oleh badan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan seluruh anggota masyarakat dikarenakan korupsi tak hanya diprakarsai oleh pejabat. Namun, terkadang korupsi diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri, seperti ingin mendapat pelayanan yang lebih cepat. Sedangkan pada strategi penindakan dilakukan oleh badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Ketiga badan tersebut melakukan tugasnya dengan sistem pembagian kekuasaan dan kerja sama. (Budiarjo, 2008 dalam Markum, Meinarno & Juneman, 2011 dalam Dewi, Soemiarno, Poerbasari, & Meinarno, 2013). Sebagai contoh, dalam pembuatan undang-undang tentang korupsi, badan legislatif tidak dapat menjadi satu-satunya lembaga yang membuat undang-undang.

Hal tersebut diberlakukan untuk menjaga kelancaran organisasi dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari badan legislatif, sehingga dibutuhkan badan yudikatif sebagai badan yang menguji undang-undang tersebut (Markum, Meinarno & Juneman, 2011 dalam Dewi, Soemiarno, Poerbasari, & Meinarno, 2013). Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas menyusun APBN, lembaga eksekutif harus bekerja sama dengan lembaga legislatif, Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi dari dana tersebut dan pelanggaran dari hak-hak rakyat. Hal tersebut juga sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap badan eksekutif melalui badan legislatif. Selain badan legislatif dan eksekutif, fungsi dari badan yudikatif harus menjadi fungsi terpisah dari pengaruh lembaga lainnya. (Van Vollenhoven dalam Soebagio, Abdirrahman, Situmorang, Soemarso, Dharmono, Nurcahyo, & Hertanto, 2001).

Pada kasus korupsi, fungsi yudikatif sebagai badan yang menyelesaikan perkara perdata berbagai pihak di pengadilan harus bebas dari pengaruh badan manapun agar menghasilkan keputusan yang adil, bijaksana, dan tepat serta tidak sewenang-wenang (Van Vollenhoven dalam Soebagio, Abdirrahman, Situmorang, Soemarso, Dharmono, Nurcahyo, & Hertanto, 2001). Jika tidak menjadi badan yang bebas, maka akan terjadi kasus korupsi dalam badan yudikatif sendiri seperti hakim yang menerima ‘uang pelicin’. Selain itu, peran negara dalam menangani korupsi dapat ditinjau dari dua strategi, yaitu strategi penindakan dan pencegahan. Pada stategi penindakan, badan yudikatif harus mengadili semua pelaku tindak korupsi tanpa pandang bulu (Adjis & Akasyah, 2004).

Strategi penindakan tersebut juga membutuhkan dukungan dari badan eksekutif dan legislatif agar dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh negara seperti membuat undang-undang korupsi yang tegas dan menjadi wadah untuk segala perbuatan korup berbagai bidang (Adjis & Akasyah, 2004). Selain itu, pelaksanaan undang-undang tentang korupsi harus dilakukan secara konsisten, simultan, dan konsekuen serta disosialisasikan kepada masyarakat dan pejabat.

Kestabilan peran negara sangat penting dijaga karena dapat mempengaruhi kondisi internal eksternal negara tersebut.Berdasarkan bentuk negara dan ideologi yang dianut oleh Indonesia, peran negara yang ideal dalam menangani korupsi terbagi menjadi dua strategi, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua strategi ini membutuhkan pengawasan dari setiap lapisan masyarakat dan lembaga negara. Hal tersebut bertujuan agar peran negara tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Pengawasan tersebut juga bertujuan agar terjaga kelancaran organisasi dan meminimalisir terjadinya kekurangan dalam kekuasaannya. Sebaiknya, masyarakat meninggalkan sikap apatis dan menanam serta mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dengan sungguh-sungguh agar pengawasan tersebut dapat berjalan optimal.

Daftar Pustaka

Adjis, CA. & Dudi Akasyah. 2004. Pengantar kriminologi perspektif sosiologi, hukum, kepolisian, dan hukum. Jakarta: Indonesian Crime Research Institute.

Dewi, RI., Soemiarno, S., Poerbasari, AS., & Eko A. Meinarno. 2013. Mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi a buku ajar III, bangsa, negara, dan pancasila. Depok: LPFEUI.

Soebagio, DT., Abdirrahman, L., Situmorang, T., Soemarso, M., Dharmono, B., Nurcahyo, H., & Ari Wahyudi Hertanto. 2001. Ilmu negara. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh:

Zarmayana Nur Khairunni – 1306464732 – Ilmu Keperawatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s