Gallery

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru


Setelah berhasil menciptakan politik dalam negeri , maka pemerintahan berusaha melakukan pembangunan nasional yang di realisasikan pada pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek. Hal ini dirumuskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.

Tap. MPRS No.XXIII/MPR/1966

Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:

a.Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok   regulasi.

b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif

c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia

d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.

e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan   Belanja( RAPBN).

Kabinet Ampera

Tugas Kabinet Ampera ( Dwidarma Kabinet Ampera) :

1.Menciptakan stabilitas politik
2.Menciptakan stabilitas ekonomi
Dalam melaksanakan tugasnya menstabilitasikan kondisi ekonomi, Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS XXIII/MPRS/1966 adalah sebagai berikut.
1.Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan   kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d.Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi  impor yang  sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2.Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3.Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

a. Mengadakan operasi pajak

b. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan   menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

 

Pendekatan dengan Negara Maju

Untuk mendukung konstruktif pembangunan ekonomi pasca pemerintahan Orde Lama yang telah hancur, pemerintahan Orde Baru meminta dukungan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Hubungan baru antara IMF dengan pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan sebagai momentum awal dari pada ketergantungan (dependen) pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri.

Setelah itu, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayaran utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) pada tahun 1967 untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat. Pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI).

Selain itu juga ada keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional, diantaranya:

-  Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada 1962

-   Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) pada 1989

Memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri

Pemerintah Orde Baru pada tanggal 1 Januari 1967 memberlakukan Undang – Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tanggal 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968. Kedua Undang-Undang itu dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Kebijaksanaan itu di rumuskan dengan bantuan dan nasihat ahli-ahli ekonomi dan tenaga-tenaga profesional selama itu mempunyai hubungan dengan Angkatan Darat.

REPELITA 

PELITA I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian

Titik Berat : Sektor Pertanian

 PELITA II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku

Titik Berat : Sektor Industri

PELITA III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi

Titik Berat : Sektor Industri

PELITA IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri baik industri berat maupun ringan

Titik Berat : Sektor Industri

PELITA V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang diprogram untuk menghasilkan barang ekspor industri yang menyerap   banyak tenaga kerja, industri yang mampu mengolah hasil pertanian dan swasembada pangan dan industri nyang dapat   menghasilkan barang-barang industri

Titik Berat : Sektor Perdagangan

PELITA VI (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Prioritas : Peningkatan sektor pertanian dan industri yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri didukung   kemampuan teknologi yang makin meningkat

Titik Berat : Sektor Industri

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s